"Langkah ini, selain melanggar ketentuan prinsip dalam AD/ART Partai Golkar, juga mencemari budaya dan konsensus mengenai musyawarah partai yang selama ini lazim berlangsung di partai Golkar," ujar Viktur.
Kepada DPP, terkhusus kubu Airlangga, dia meminta, agar menjelaskan secara jujur mengenai pengiriman format surat dukungan kepada Airlangga Hararto melalui alamat-alamat e-mail pengurus di daerah, serta format surat berisi persetujuan daerah untuk menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP Partai Golkar.
"Begitu pun terhadap informasi yang beredar kuat bahwa adanya keharusan dari DPP kubu Airlangga agar surat mandat Munas DPD-DPD II harus dengan status diketahui oleh DPD I di daerah Provinsi masing-masing," katanya.