JAKARTA, iNews.id - Kelangkaan elpiji atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang melanda sejumlah daerah, mulai dari Solo, Purworejo hingga Samarinda, dinilai terus membebani aktivitas ekonomi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kondisi ini dinilai berlawanan dengan semangat kemerdekaan dan perayaan HUT ke-81 RI yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Krisis pasokan LPG 3 kg juga masih terjadi pada pekan pertama Agustus 2026. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, kelangkaan bahkan memicu lonjakan harga eceran hingga Rp35.000 per tabung dan menghambat operasional pelaku usaha mikro.
Tersendatnya distribusi barang bersubsidi tersebut juga terjadi di wilayah lain, seperti Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kondisi itu sempat memicu keluhan masyarakat hingga muncul fenomena pembelian secara berlebihan.
Merespons rentetan persoalan tersebut, Kepala Unit Rumah Kerja DPP Partai Perindo Agus Taufiq menyoroti sistem distribusi terbuka yang dinilai masih rentan. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap data kuota serta perombakan jalur penyaluran perlu segera dilakukan untuk melindungi masyarakat kelas bawah.