"Kami mengusulkan agar pangkalan gas dibekali sistem digital. Jadi, saat warga membeli, datanya bisa langsung dicocokkan untuk memastikan mereka memang berhak menerima subsidi," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Kelangkaan gas di tingkat eceran secara langsung berdampak pada biaya operasional dan kelangsungan usaha pelaku UMKM. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah cepat dari para pemangku kepentingan agar penyaluran LPG bersubsidi lebih tepat sasaran.
"Gas tiga kilogram adalah urat nadi ekonomi harian UMKM dan ibu rumah tangga. Kami harap Pertamina dan pemda tidak hanya melihat angka kuota wilayah, tetapi segera memetakan titik-titik kelangkaan terparah untuk mengeksekusi operasi pasar darurat," tuturnya.
Menurutnya, penentuan alokasi LPG bersubsidi perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan kondisi riil perekonomian di masing-masing daerah. Kuota pasokan juga perlu dievaluasi secara menyeluruh karena angka yang ada dinilai belum mencerminkan pertumbuhan jumlah pelaku UMKM setelah pandemi.
Untuk menjamin keadilan distribusi dalam jangka panjang, institusi ekonomi di tingkat akar rumput didorong mengambil peran strategis sebagai perpanjangan tangan penyaluran energi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memotong rantai birokrasi yang selama ini dinilai rentan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
"Saya mendorong pihak yang terkait untuk segera membuka 'Jalur Distribusi Khusus', sebagai contoh menjadikan Koperasi Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pangkalan resmi penyalur. Dengan menitipkan distribusi langsung pada institusi ekonomi milik warga di tingkat desa atau kelurahan, pasokan dan harga diharapkan dapat lebih terjaga," ucap Agus.
Perlindungan terhadap ketersediaan energi yang dikelola melalui institusi di tingkat kelurahan diyakini dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Langkah tersebut sekaligus dinilai menjadi perwujudan cita-cita menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang merata di momentum peringatan kemerdekaan.