Selain itu, DPR dan penyelenggaran negara diminta membuka ruang dialog multipihak secara terbuka untuk mencari solusi atas problematika kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Selain itu, mereka didesak mempercepat pemberantasan korupsi, memberantas segala bentuk sindikasi jahat yang merugikan negara, serta mewujudkan pemerintahan yang profesional, bersih, terbuka, dan akuntabel.
LPOI dan LPOK juga menyerukan kepada partai politik agar mengambil langkah populis untuk memulihkan kepercayaan rakyat, sekaligus melakukan konsolidasi kebangsaan untuk menjaga dan melindungi NKRI.
Said Aqil yang juga mantan Ketua Umum PBNU sekaligus anggota Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) menegaskan, LPOI dan LPOK berdiri di belakang pemerintahan yang sah secara konstitusional, demi keutuhan NKRI dan berlandaskan konstitusi.
"Tidak boleh ada pihak mana pun yang berusaha merongrong pemerintahan Presiden Prabowo. Segala bentuk sindikasi jahat yang mengarah pada tindakan makar tidak dibenarkan agama," ujarnya.
Dia mengajak seluruh elemen bangsa mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keamanan, kedaulatan, serta kemakmuran rakyat.