JAKARTA, iNews.id - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pihaknya siap melindungi saksi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang mendapat ancaman dan intimidasi. Perlindungan dapat diajukan tanpa harus mendapat rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK).
"Nggak perlu (rekomendasi MK), yang penting ada intimidasi, dan kita yakin dia memang alami itu, kita akan lindungi," kata Hasto dikutip Minggu (24/3/2024).
Hingga saat ini LPSK belum menerima pengajuan perlindungan dari saksi PHPU. LPSK, kata Hasto, sangat terbuka jika nantinya ada permohonan perlindungan.
Secara prosedur, saksi atau korban dapat membawa bukti laporan kepolisian guna menunjukkan adanya dugaan tindak pidana pengancaman.