DEPOK, iNews.id - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menilai seringkali ada kepentingan dalam penyusunan suatu peraturan atau perundang-undangan. Agar sesuai dengan tujuan negara, pembentukan peraturan tersebut perlu dikawal sesuai nilai-nilai Pancasila.
"Ada kepentingan temporal terselubung dalam diri pembuat peraturan. Bukan pekerjaan mudah memastikan terakomodasinya tujuan bernegara," kata Yudian saat membuka Forum 'Internalisasi Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat' di Kota Depok, Jawa Barat, Senin (16/11/2020).
Forum yang digelar Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP ini juga merilis Sistem Informasi Penyelarasan dan Rekomendasi (Silaras).
Yudian mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis, historis, maupun ideologis.
"Pancasila itu Sumber dari Segala Sumber Hukum. Seperti dalam Pasal 2 UU No 12 Tahun 2011, yang sudah direvisi menjadi UU No 15 Tahun 2019, dengan demikian seluruh peraturan harus berpijak pada Pancasila," kata Yudian.
Dia menekankan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. "Untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan," tuturnya.