Mahfud menuturkan, UU Cipta Kerja dilatarbelakangi lamanya perizinan dan banyaknya birokrasi yang harus dilalui jika orang ingin mengajukan izin usaha. Melihat kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil inisiatif bagaimana caranya agar perizinan bisa lebih cepat.
"Jadi kalau orang mau izin usaha termasuk yang di dalam negeri akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak meja dan tidak dikorupsi," ucap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Fakta lainnya, Mahfud mengungkapkan, angkatan kerja Indonesia setiap tahun terus bertambah. Tercatat ada 2,9 juta angkatan kerja dan ditambah dengan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga jumlahnya mencapai ratusan ribu bahkan jutaan orang. Mereka harus ditampung dan sediakan lapangan kerja.
"Itulah yang menyebabkan Presiden sejak periode sebelumnya, jadi ini bukan ujug-ujug, mengampanyekan penyederhanaan perizinan. Itulah yang disebut dengan istilah omnibus law, satu undang-undang yang menyatupintukan undang-undang lain dengan masalah yang sama," ujarnya.