JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan menindak tegas pelaku dan aktor penunggang demonstran yang menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Tindakan tegas dilakukan untuk terciptanya keamaan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkistis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. Sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers daring, Kamis (8/10/2020).
Mahfud menyayangkan aksi perusakan dan kekerasan yang dilakukan oleh massa. Tindakan itu sama sekali tidak dapat ditoleransi.
Dia menjelaskan, aksi unjuk rasa berujung kekerasan merupakan tindakan yang sama sekali tidak sensitif terhadap kondisi yang sedang dialami oleh banyak masyarakat. Saat ini masyarakat sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dan kondisi perekonomian yang sulit.
"Ketidakpuasan atas UU Cipta kerja bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan menyalurkannya melalui proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi," ucapnya.
Demonstrasi menolak omnibus law Cipta Kerja pecah di berbagai daerah Indonesia hari ini. Di sejumlah tempat, aksi demo berujung tindakan brutal.
Di DKI Jakarta, massa merusak dan membakar belasan halte Transjakarta. Malam ini, halte Stasiun Senen, Jakarta Pusat dan Tosari, Jakarta Selatan hangus dilalap api. Sebelumnya, halte di Bundaran Hotel Indonesia juga luluh lantak dibakar massa. PT Transjakarta memperkirakan kerugian akibat kejadian ini Rp45 miliar.