JAKARTA, iNews.id - Menteri Kordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta para prajurit TNI dan Polri tak khawatir soal dana yang berada di Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Hal ini dipastikan usai Mahfud bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Mahfud mennyatakan itu karena saat ini sudah mulai banyak tersebar informasi ada penurunan aset di dalam keuangan Asabri yang diduga karena salah kelola. Dia memastikan negara menjamin dana para prajurit TNI dan Polri.
"Kesimpulannya para prajurit TNI dan Polri tidak usah gundah, negara menjamin, negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun dan sebagainya masih stabil. Artinya dari dana yang melorot sejauh itu masih bisa menjamin dan ini diselsaikan secara baik," katanya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
BACA JUGA:
Erick Thohir Pastikan Keuangan Asabri Aman Tak Terganggu Kasus Dugaan Korupsi
Dirut Bantah Dugaan Korupsi di Asabri, Mahfud MD: Sudah Ada yang Diperiksa
Dirut Asabri: Uang Kalian Aman, Tidak Dikorupsi
Mahfud menegaskan jika benar terjadi ada permasalahan di dalam asuransi bagi para prajurit tersebut, Kemenko Polhukam sudah memerintahkan jajaran Polri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BUMN untuk menyelesaikan secara tuntas dan transparan.
"Nanti Menteri BUMN dan Menkeu, tapi secara baik hukum akan berjalan kalau itu ada. Kalau sudah urusan benar atau salah, prosedur biar hukum yang berjalan. Dan saya akan bicara dengan Polri karena ini Polri kewenangannya," katanya.
Mahfud menyebut ada 600 ribu anggota Polri dan 350 ribu anggota TNI yang terdaftar di asuransi tersebut. Dia sekali lagi meminta agar para prajurit bersenjata untuk tak khawatir soal dana yamg berada di dalamnya, sebab negara menjamin keutuhan tabungan tersebut.
"Polri itu punya anggota 600 ribu di dalam jaminan Asabri. Tentara sekitar 350 ribu. Jadi sekarang ditangani, jangan khawatir semua berjalan sesuai dengan aturan, tidak ada seorangpun yang boleh melakukan korupsi. Harus fair. Oleh sebab itu kita biarkan hukum berjalan," tuturnya.