Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan gerakan melawan terorisme tidak ada sangkut pautnya dengan agama tertentu. . (Foto : Ist)
muhammad farhan

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan adanya salah di tengah masyarakat terkait terorisme. Menurutnya gerakan melawan terorisme tidak ada sangkut pautnya dengan agama tertentu. 

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan mewakili Presiden RI pada Peringatan HUT ke-12 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Selasa (19/7/2022. 

"Saya ingin sampaikan secara khusus karena sering dikaitkan dengan agama. Ada tudingan, kenapa di Indonesia kalau bicara terorisme kok selalu Islam, berarti gerakan antiterorisme itu gerakan anti-Islam? Justru sebenarnya yang akan kita bangun adalah untuk menunjukkan Islam itu bukan agama teror. Karena Islam itu adalah agama yang menerima kosmopolitanisme," ujar Mahfud. 

Mahfud yang juga Mustasyar di Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia tersebut mengungkapkan terorisme sebenarnya tidak terkait atau mewakili agama tertentu. Maka dari itu, dia menegaskan terorisme bukan semata-mata soal aqidah.

"Misalnya gerakan di Papua yang disebut OPM (Organisasi Papua Merdeka), sehingga yang dikatakan terorisme itu sebenarnya bukan hanya terkait dengan agama tertentu. OPM itu kan motifnya politik dan ideologi," katanya. 

Mahfud juga menjelaskan konsep Islam bahkan menjadi dasar negara yang dipakai oleh Indonesia. Dia pun mengulas teks proklamasi yang mengambil intisari Piagam Madinah. 

"Nabi Muhammad itu saat mendirikan negara adalah negara kesewargaan atau kosmopolit. Buktinya apa? Piagama Madinah. Piagam Madinah itu subtansinya sama dengan proklamasi kemerdekaan," tutur Mahfud. 

Kesepakatan berdirinya negara Indonesia, lanjut Mahfud, merupakan bentuk kesepakatan luhur para pendiri negara Indonesia yang harus ditaati hingga sekarang. 

Menurut Mahfud, begitu ada yang ingin mengubah akte kesepakatan yang bernama Proklamasi Kemerdekaan dan pembukaan undang-undang dasar 1945 itu, berarti mengubah Indonesia dan membongkar kesepakatan. 

"Kalau itu dilakukan tanpa proses kesepakatan baru, maka namanya itu pemberontakan, apalagi caranya dengan cara-cara melanggar martabat kemanusiaan," tutur Mahfud.

Menurut Mahfud, Indonesia dibangun dari keberbedaan, dan keberbedaan kalau tidak dikelola dengan baik atau tidak disadari oleh warganya, akan menimbulkan konflik-konflik yang mengarah ke radikalisme dan terorisme.

"Jadi yang dilakukan kita di BNPT ini adalah menimbulkan kesadaran bahwa negara Indonesia ini dibangun di dalam keberbedaan," katanya. 


Editor : Muhammad Fida Ul Haq

BERITA TERKAIT