JAKARTA, iNews.id - Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Agama Yaqut Choilil Qoumas, Menkumham Yasonna H Laoly, Kepala PPATK Ivan Yustiavananda, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kamis (3/8/2023). Rapat ini membahas polemik yang ditimbulkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang.
Salah satu yang dibahas yaitu mengenai kelanjutan serta proses belajar mengajar yang menjadi hak santri Ponpes Al Zaytun.
"Karena kami menyadari bahwa energi terbesar dari penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaytun itu ada di manajemen dan pendanaan di bawah kendali Pak Panji Gumilang," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).
Berdasarkan hasil rapat, ada dua hal yang menjadi fokus utama. Pertama mengenai pendampingan pondok pesantren. Pemerintah sepakat untuk tidak membubarkan Al Zaytun, dan proses belajar mengajar akan tetap berjalan.
"Pertama, menugaskan Menteri Agama didampingi oleh Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada pondok pesantren Al Zaytun, agar pendidikan kepesantrenan yang berjalan sehari-hari sampai saat ini itu dijamin keberlangsungannya," katanya.
"Jadi ini pendampingan, dan Kementerian Agama serta tim ini tadi diberi wewenang untuk melakukan asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan maupun tenaga-tenaga pendidik, terdidik. Untuk menyelenggarakan pendidikan Pondok Pesantren Al Zaytun sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Poin kedua, meminta Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama yang sedang berlangsung.
"Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri ada laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus," kata Mahfud.