JAKARTA, iNews.id - Sekelompok masyarakat menggugat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait ke Mahkamah Agung (MA). Hal itu terkait kebijakan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp14 juta.
Kuasa hukum pemohon, Teguh Satya Bhakti, menyebut para penggugat merupakan masyarakat berpenghasilan setara upah minimum dan belum memiliki rumah. Mereka menolak Permen Nomor 5 Tahun 2025 yang menetapkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berpenghasilan hingga Rp14 juta per bulan.
"Permen ini merampas hak warga miskin untuk mengakses rumah subsidi. Orang miskin justru dipaksa bersaing dengan orang kaya hanya demi rumah yang dibiayai APBN," kata Teguh dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).