Menurut Ara, kondisi ini juga diperparah lantaran pihak yang menguasai aset negara umumnya memilih lahan yang memiliki nilai strategis.
"Hebat itu yang menguasai itu, kalau yang nggak strategis dia tidak mau menguasai Pak. Yang mau dikuasainya yang strategis," sebutnya.
Di sisi lain, Ara menegaskan pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia.
Ara menambahkan bahwa berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,64 juta unit.
"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," jelasnya.