JAKARTA, iNews.id – Masalah sosial dan ekonomi dinilai menjadi penyebab maraknya fenomena penambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin (peti) di Indonesia. Hal itu juga membuat penertiban tambang ilegal sulit dilakukan oleh aparat kepolisian.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kompol Eko Susanda mengatakan, selama pemerintah belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang pendapatannya setara dengan hasil dari aktivitas tambang ilegal, penindakan dari aparat dinilai tidak akan menyelesaikan masalah.
Aparat kepolisian kerap diadang oleh masyarakat saat hendak menutup area penambangan. Pasalnya, lahan tersebut sudah dianggap oleh warga sebagai sumber mata pencaharian. “Kenapa tambang illegal sulit diselesaikan oleh kepolisian? Kalau kami menangkap dia (penambang ilegal), ada ribuan orang yang perlu makan,” ungkap Kompol Eko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (20/8/2019).
Dia menuturkan, upaya pembinaan bagi para pekerja di tambang ilegal pernah dilakukan lewat pemberian sumbangan perahu gratis agar mereka beralih profesi menjadi nelayan. Namun, lantaran pendapatan mencari ikan di laut tidak sebesar menambang, akhirnya mereka kembali lagi ke tambang ilegal. “Menambang itu, pagi kerja sore sudah tarik uang. Kalau dikasih kapal susah mencari uangnya,” ujarnya.
Eko berharap ada dorongan sinergi dari lintaskementerian untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan. “Kalau ditangkap pemodalnya tidak akan menyelesaikan masalah. Butuh sinergi apa yang dilakukan polisi tidak berhenti di situ saja. Kita harus memberikan sumber pendapatan yang memadai,” ucapnya.