JAKARTA, iNews.id - Kepala Seksi Undang-undang Satuan Hukum Kodam (Kumdam) I/Bukit Barisan, Mayor Dedi Hasibuan mendatangi Polrestabes Medan dengan membawa sejumlah pasukan. Kedatangan Dedi untuk menanyakan surat permohonan penangguhan penahanan keponakannya Ahmad Rosid Hasibuan (ARH).
Ahmad Rosid Hasibuan ditahan terkait kasus pemalsuan tanda tangan pembelian tanah.
Lalu, apakah seorang perwira hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada kerabatnya?
Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda (Laksda) Kresno Buntoro mengatakan berdasarkan undang-undang, keluarga prajurit TNI bisa mendapat bantuan hukum.
"Ada UU TNI, Undang-undang Tahun 2004, silahkan dicek, nanti saya akan jelaskan ini, yaitu Pasal 50 ayat 2, khususnya huruf F. Di sana disebutkan bahwa prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi penghasilan A dan seterusnya, F itu adalah bantuan hukum," kata Kresno di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (10/8/2023).
Menurut dia, Pasal 50 ayat 3 UU TNI disebutkan bahwa anggota keluarga mempunyai hak untuk mendapat bantuan hukum.
"Kemudian, ada juga Pasal 50 ayat 3 UU TNI yang berbunyi: keluarga prajurit memperoleh perawatan kedinasan yang meliputi perawatan kesehatan, pembinaan mental dan keagamaan, bantuan hukum," katanya.