JAKARTA, iNews.id - DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dinilai gagal mencapai target pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda). Sejak dilantik pada 25 Agustus 2014, para wakil rakyat Ibu Kota ini hanya menyelesaikan 43 peraturan daerah (perda), padahal masa jabatan para legislator tersebut bakal berakhir akhir pekan ini.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Sereida Tambunan mengklaim, apa yang dikerjakan pihaknya sudah sesuai dengan kebutuhan Jakarta saat itu. Artinya, dia melihat banyak atau tidaknya perda yang dikerjakan saat ini bukanlah satu ukuran melainkan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Sereida juga mengatakan banyak peraturan yang tumpang tindih sehingga pihaknya kesulitan merancang rapreda menjadi perda. Belum lagi, naskah akademik raperda yang lambat diserahkan.
"Memang banyak usulan-usulan peraturan daerah tetapi kalau misalkan analisis akademisi-nya juga tidak ada, baru tumbuh kemudian pelengkapan terkait dengan itu kita tidak bisa juga bahas," katanya kepada iNews.id di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Pada 2015, DPRD dan pemerintah DKI sepakat memasukan 17 raperda ke program pembentukan peraturan daerah (propemperda). Namun, selama satu tahun legislatif Kebon Sirih hanya bisa menetapkan tujuh perda.