"Hanya sekitar 20 persen kinerja legislasi DPRD jika dihitung berdasarkan jumlah raperda yang direncanakan dengan hasil yang ditetapkan. Dibandingkan dengan raperda yang dibahas, kinerja legislasi DPRD hanya 29 persen. Semuanya jauh di bawah 50 persen," tuturnya.
Lucius menilai, fakta kinerja DPRD DKI sangat memprihatinkan. Selain berada di Ibu Kota Jakarta, DPRD DKI menjadi etalase bagi legislator daerah lain di Indonesia.
Kinerja DPRD DKI, menurut dia, tidak berbanding lurus dengan pendapatan belanja daerah (APBD) yang jauh di atas rata-rata provinsi lain. Padahal, dengan dukungan dana yang besar, anggota parlemen Kebon Sirih seharusnya lebih produktif menghasilkan perda.
"Sayangnya terbukti tak ada korelasi antara besarnya anggaran dan tingginya kinerja," ujar Luzius.
Dia memastikan, rendahnya kinerja DPRD hampir pasti bukan karena minimnya dukungan atau fasilitas yang disediakan untuk menggenjot capaian legislasi. Namun lebih pada komitmen untuk menjadi wakil rakyat yang bisa diandalkan.