"Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas," kata Tito.
Merespons harapan tersebut, para perwakilan universitas menyambut positif dan menghargai inisiatif pertemuan dari Mendagri. Para akademisi sependapat perlunya evaluasi dari penyelenggaraan pilkada langsung.
“Ini kesempatan pertama kami bertemu dengan Mendagri setelah polemik ramai rencana Mendagri mengubah pilkada langsung,” ujar Wawan Mas'udi dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta.
Wawan menuturkan, ada kekeliruan di masyarakat selama ini bahwa seolah Mendagri ingin mengembalikan sistem pilkada menjadi tidak langsung.
"Ternyata tujuan Mendagri adalah evaluasi bersifat komprehensif tentang pilkada langsung di Indonesia guna mereduksi ekses negatif Pilkada serta menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat,” ujarnya.