Dia menyebut, keputusan mengenai persentase WFH diserahkan kepada kepala daerah dengan mempertimbangkan kondisi di masing-masing wilayah.
Pemerintah, kata dia, juga terus memantau perkembangan erupsi melalui sejumlah lembaga terkait. Informasi dari BMKG, BNPB, BPBD hingga Kementerian ESDM melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menjadi rujukan dalam menentukan langkah.
“Tapi sekali lagi kita semua tetap mengikuti dengan sangat intens karena ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa duga, terutama dari sumber resmi, satu adalah dari BMKG, kita melakukan kontak terus, dan pemerintah daerah juga kita minta terus melakukan kontak komunikasi dengan BMKG,” ucapnya.
Dia menekankan komunikasi dengan lembaga-lembaga tersebut penting untuk menentukan tingkat risiko erupsi terhadap masyarakat maupun aktivitas pemerintahan.
“Nah, ini harus kita melakukan komunikasi terus-menerus dengan sekali lagi tujuannya untuk mengetahui seberapa berbahaya atau seberapa rawan terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat di berbagai sektor termasuk sektor administrasi pemerintahan,” tuturnya.