JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan opsi pelantikan kepala daerah tanpa sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari 2025 mendatang. Pelantikan tersebut dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Hal ini disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
“Opsi 1, gubernur dan wakil gubernur dilantik presiden pada Kamis 6 Februari 2025,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, setidaknya ada dua pertimbangan yang melatarbelakangi hal tersebut. Menurutnya, pelantikan kepala daerah definitif non-sengketa MK perlu segera dilantik untuk menjamin kepastian politik dan efektivitas pemerintahan.
“Menjamin kepastian politik dan penyelenggaraan pemerintahan serta stabilitas politik yang berdampak pada situasi ekonomi, sosial dan keamanan," kata dia.
"Menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Strategis Nasional dan program yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah definitif sehingga berpengaruh terhadap percepatan perkembangan daerah,” tuturnya.