Raja Juli menyebut bahwa izin tersebut ada yang telah diterbitkan pada tahun 1997. Pihaknya juga sudah memberikan surat peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut sebelum nantinya akan dicabut izinnya.
"Macam-macam. Ada yang terbit dari 1997, ada 2010, ada 98, ada 2006, macem-macem. Tapi kita punya kriteria untuk mekanisme mengingatkan, bersurat, dicek kembali. Sampai akhirnya saya akan cabut izinnya setelah mendapatkan izin dari Pak Prabowo Subianto," ucapnya.
Nantinya, hutan-hutan yang dicabut izinnya tersebut akan diambil alih oleh negara.
"Oh iya, menjadi hutan negara yang nanti bisa kita terbitkan kembali izinnya. Apakah nanti dikelola oleh BUMN? Oleh Danantara, oleh Agrinas, atau apapun," katanya.