JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di bidang industri padat karya yang bisa mencapai 2 juta orang di tahun 2023. Dia pun menyampaikan kekhawatirannya.
Dia menyebut industri padat karya yang dimaksud seperti tekstil, pembuatan sepatu atau alas kaki, juga garmen. Salah satu penyebabnya yakni pengurangan jumlah produksi akibat menurunnya permintaan ekspor.
Kata Muhadir, hampir 100 persen hasil produksi industri padat karya seperti sepatu hasilnya diekspor.
“Saya kemarin juga baru berkunjung ke pusat-pusat industri di Serang untuk melihat terjadinya PHK besar-besaran kemungkinan di sektor manufaktur khususnya di sektor tekstil, kemudian persepatuan alas kaki dan garmen,” katanya dikutip dari Youtube resmi Muhammadiyah, Senin (21/11/2022).
“Ternyata 99 persen produknya itu ekspor, jadi sepatu Nike itu diproduksi di Indonesia tapi tidak dijual di Indonesia. Dan itu 99 persen bahkan 100 persen ekspor, termasuk tekstil,” tutur Muhadjir pada "Muhammadiyah Business and Investment Forum: Arah Baru Ekonomi Indonesia".
Muhadjir mengatakan konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia menyebabkan kebutuhan produk seperti sepatu dan juga garmen menurun di negara Eropa.
“Pasarnya sekarang sedang terjun bebas akibat konflik Ukraina sama Rusia ini, terutama Eropa. Jadi sekarang Eropa itu tidak beli baju, juga tidak beli sepatu. Tapi beli gas sama-sama setrum listrik, sama makan, sama untuk kebutuhan makan, sehingga turun drastis betul (ekspor),” ujarnya.
Sehingga menurutnya perusahaan harus menurunkan volume produksinya di bawah 60 persen. Hal ini, yang menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau PHK.
“PHK itu peluangnya katanya sekarang ini volume produksinya sudah dibawah 60 persen, dibawah 60 persen,” katanya.
Muhadjir pun mengatakan beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari yang biasanya 7 hari kerja. Atas kondisi tersebut, dikhawatirkan akan menambah warga miskin baru.
“Kalau tidak diatasi, dikhawatirkan akan semakin banyak yang di-PHK. Sehingga kalau itu terjadi akan menjadi kemiskinan baru,” ucapnya.