Tidak hanya soal Palestina, di bawah Presidensi Indonesia, Dewan Keamanan PBB telah berhasil mengesahkan 4 resolusi, yaitu: resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (Unifil), resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (Unsom), resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali, dan resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.
Dia melanjutkan, Indonesia terpilih menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB dua kali berturut-turut, yakni pada 2019 dan 2020. Ini adalah prestasi tertinggi Indonesia sepanjang sejarah diplomasi di dunia Internasional. Prestasi ini diperoleh masa Pemerintahan Presiden Jokowi.
"Indonesia juga pernah menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007-2008 (masa Pemerintahan SBY), namun belum dipercaya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB," kata Rahmad.
Upaya nyata lainnya yang dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, adalah disepakatinya Declaration on Palestine di Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada April 2015 di Bandung. Indonesia berhasil mendapat dukungan negara-negara Asia dan Afrika terhadap perjuangan bangsa Palestina dalam rangka memperoleh kemerdekaannya dan upaya menciptakan two-state solution.
Selain itu, katanya, Indonesia juga menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14-16 Desember 2015 yang bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama Islam dan United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People.
Pertemuan tersebut membahas isu Yerusalem yang merupakan salah satu dari 6 outstanding core issues dari penyelesaian konflik Palestina dan Israel antara lain, isu pengungsi, pemukiman ilegal Israel, perbatasan, keamanan, dan air.