JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi peredaran beras ilegal yang merugikan petani. Dia menyebut praktik ilegal tersebut akan berdampak pada sekitar 115 juta petani.
“Ini merugikan petani, 115 juta petani rugi dengan adanya impor beras ilegal. Kita sudah swasembada tapi masih ada selundupan. Memang ini menggiurkan,” ucap Amran dalam konferensi pers Penindakan Impor Ilegal Beras, Garam, dan Balpres di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta dikutip, Rabu (23/9/2026).
Amran menambahkan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena bukan pertama kalinya pelanggaran terjadi di sektor perberasan. Dia menyinggung sejumlah kasus yang sebelumnya telah ditangani pemerintah, termasuk persoalan beras premium dan medium serta dugaan pelanggaran beras fortifikasi.
“Ini merugikan petani beras dan konsumen. Sebelumnya, pelanggaran beras premium dengan beras medium kerugiannya mencapai Rp98 triliun, sedangkan dugaan pelanggaran beras fortifikasi mencapai Rp89 triliun. Bahkan ada pelaku yang sudah dua kali melakukan pelanggaran, ada residivis, dan kejadiannya berulang. Ini memang menggiurkan,” kata dia.
Karena itu, Amran menegaskan praktik yang merugikan petani dan masyarakat harus diberantas bersama-sama. Dia menyebut praktik tersebut sebagai musuh yang harus dihadapi pemerintah.