Sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan terhadap empat korporasi, yakni Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group), terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras.
Amran menjelaskan, nilai produksi padi nasional mencapai Rp537 triliun dengan produksi beras sebesar 34,69 juta ton. Namun, distribusi keuntungan di sepanjang rantai pasok dinilai belum berimbang.
Dari nilai ekonomi sekitar Rp215 triliun di tingkat hilir, pendapatan rata-rata rumah tangga petani hanya sekitar Rp1,87 juta. Sementara itu, pelaku usaha penggilingan atau rice milling unit (RMU) memperoleh nilai ekonomi hingga Rp259 triliun.
Hasil inspeksi di lapangan juga menemukan 85,56 persen sampel beras premium tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari total beras premium yang beredar, sekitar 39,75 persen atau 12,2 juta ton diduga tidak sesuai standar mutu sehingga diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp98 triliun.
Menurutnya, praktik tersebut melibatkan 212 merek beras. Modusnya, beras berkualitas di bawah medium dibeli sekitar Rp8.000 per kilogram, lalu dikemas dan dijual sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram.