JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, ada sebanyak 7.000 titik di seluruh Indonesia yang berpotensi mengalami sengketa batas wilayah. Sengketa batas wilayah hangat diperbincangkan setelah persoalan empat pulau Aceh yang sempat berpindah administrasinya ke Sumatera Utara (Sumut).
Presiden Prabowo Subianto pun akhirnya memutuskan empat pulau tersebut merupakan sepenuhnya milik Provinsi Aceh.
"Potensi polemik atau sengketa tapal batas wilayah itu berdasarkan data di Kementerian Dalam Negeri ada lebih kurang 7.000 titik," kata Rifqi, dikutip Jumat (20/6/2025).
Oleh karena itu, Komisi II DPR yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan tata ruang, menawarkan segera menarik proses penetapan tapal batas itu ke level undang-undang.
"Kami bersedia jika politik hukum nasional mengarah ke arah situ untuk segera melakukan revisi terhadap 545 undang-undang yang menjadi dasar pembentukan provinsi, kabupaten, kota di Indonesia," ujarnya.