JAKARTA, iNews.id - Tingginya anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ternyata ikut memacu tingkat korupsi di sektor pendidikan. Padahal, idealnya sektor pendidikan menjadi tempat yang paling bersih dari tindak pidana korupsi.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, kondisi ini sangat miris karena justru di sektor pendidikan terdapat paling banyak ditemukan tindakan korupsi baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Basaria mengatakan, seluruh tempat pendidikan di Tanah Air, mulai dari tingkat rendah dan tinggi, semuanya terindikasi korupsi.
"Pendidikan harus menjadi tempat yang benar-benar bersih dari korupsi, karena pendidikan yang membawa Indonesia ke depan dan harus bersih dari korupsi," ujar Basaria dalam seminar perempuan antikorupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Senin (19/3/2018).
Dia menduga sektor pendidikan menjadi tempat yang paling banyak tindakan korupsinya karena anggarannya terbanyak yaitu 20 persen dari APBN. Ke depan, kata Basaria, KPK akan melakukan kajian mengenai pentingnya pengawasan khususnyu di daerah. Selain itu, dia meminta dana untuk alokasi pendidikan dikawal agar dapat dimanfaatkan para pendidik untuk pendidikan.
Tugas KPK, kata dia, di bidang pencegahan dan penindakan. Sementara, penindakan adalah bagian dari pencegahan yang paling efektif dibandingkan memberi efek jera pada para pelaku.
"Ini yang menjadi perhatian KPK di bidang pencegahan. Itu sebabnya, mulai 2016 pendidikan antikorupsi sudah dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD). Kami melakukan sosialisasi pada para pendidik, agar mereka bisa bicara tentang antikorupsi sehingga bisa mengajarkan anak-anak nilai kejujuran," terang dia.
Nilai-nilai antikorupsi, sambung dia, harus dimulai sejak dini. Bagaimana anak-anak harus jujur dan disiplin tidak dalam teori saja tetapi tindakan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, perlu pengawasan di daerah karena 70 persen anggaran pendidikan ada di daerah. "Jadi memang perlu ada pengawasan langsung dari daerah. Itu yang akan ditindaklanjuti nanti," kata Muhadjir.