Waktu antara makanan selesai diproduksi hingga dikonsumsi, suhu penyimpanan maupun distribusi, serta kepatuhan terhadap proses harus dicatat dan diawasi melalui SOP yang jelas.
Permit BGN selanjutnya mengusulkan agar BGN mengkaji sistem pelayanan dengan menempatkan SPPG sebagai pusat produksi, sementara proses pemorsian dilakukan di sekolah pada kondisi dan lokasi yang memungkinkan.
Model tersebut, Sterren, perlu melalui kajian teknis dengan memperhatikan standar keamanan pangan, sanitasi, sumber daya manusia (SDM), transportasi, fasilitas sekolah, serta SOP BGN.
Jika memenuhi seluruh standar tersebut, model pemorsian di sekolah dinilai berpotensi memperpendek waktu antara makanan selesai diproduksi hingga dikonsumsi. Selain itu, cara tersebut dinilai dapat menjaga kesegaran makanan, menyesuaikan jumlah porsi dengan kondisi aktual siswa, serta mengurangi makanan tersisa.
“Pertanyaannya jangan hanya ‘ada keracunan atau tidak’. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ‘di titik mana risikonya?’ Mulai dari penerimaan bahan baku, persiapan, memasak, pengendalian suhu, pemorsian, distribusi sampai pelayanan di sekolah, setiap titik harus memiliki SOP, penanggung jawab, pencatatan dan pengawasan,” ucap Sterren.