Sebelumnya, Farhan Hilmy selaku pemohon tidak menghadiri sidang pendahuluan yang dijadwalkan pada Senin (2/11/2026). Majelis Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan pemohon juga telah mengajukan penarikan permohonan.
“Untuk Permohonan 382 sudah dicek tidak hadir, tidak hadir ya sudah dicek semua tidak hadir, dan sudah mengajukan penarikan permohonan. Ini sebenarnya kami konfirmasi sekaligus ketika mengajukan surat penarikan permohonan,” ujar Enny yang didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Adapun Farhan menguji Pasal 227 huruf l UU Pemilu yang mengatur persyaratan administratif pendaftaran capres dan cawapres berupa bukti kelulusan, yakni fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
Farhan mempersoalkan frasa “oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah” karena dinilai membatasi legalisasi bukti kelulusan hanya pada jenjang pendidikan menengah.
“Norma Pasal 227 huruf l UU Pemilu hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional dalam negeri. Padahal dalam pergaulan global dan sistem pendidikan internasional seperti di Singapura, Australia, maupun Inggris, terdapat jalur akselerasi seperti program diploma terpadu,” ujar Farhan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada Selasa (20/10/2026).