JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar pada hari ini, Kamis (25/11/2021) di Gedung Juang KPK, Jakarta. Menurut dia, nota kesepahaman ini agar pengusaha tak menyuap penyelenggara negara.
"Sehingga saya ingin, mulai hari ini, tidak ada lagi pengusaha yang memberi suap kepada penyelenggara negara. Dan mulai hari ini pun, tidak ada penyelenggara negara yang menerima suap daripada pengusaha," ujar Firli di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).
Firli mengatakan bahwa tindak pidana korupsi khususnya suap hingga gratifikasi harus dihilangkan agar kegiatan ekonomi berjalan efektif.
"Karena kalau kita ingin mewujudkan kegiatan-kegiatan ekonomi kita, lancar, mudah, efektif dan efisiensi, pasti lah harus kita hindari biaya tinggi, yaitu dengan cara suap tadi harus dihilangkan, gratifikasi harus dihilangkan, pemerasan dan kecurangan demi kepentingan harus dihilangkan," jelas Firli
Sementara itu, Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyebut bahwa pihaknya akan selalu berpegang teguh dengan moto yang telah disepakati.
"Kadin Indonesia ini kami punya moto sekarang, 'Kadin yang inklusif dan kolaboratif'. Inklusif berarti bahwa Kadin Indonesia adalah rumah dari semua pengusaha, bukan hanya pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil sampai pengusaha ultra mikro," kata Arsjad.