JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memaparkan sejumlah faktor yang menyebabkan tindak pidana terorisme sulit dihentikan di Indonesia. Salah satunya, pola penanganan aksi terorisme tersebut.
Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan, dari 131 terduga atau tersangka teroris termasuk kasus Siyono, umumnya penindakan lebih kepada mematikan bukan melumpuhkan.
"Pertama, pola penanganan di luar sistem peradilan pidana yang lebih kepada mematikan bukan melumpuhkan," ujar Trisno dalam diskusi tentang terorisme, HAM dan arah kebijakan negara yang disiarkan secara virtual di Jakarta, Jumat (2/4/2021).
Dia menuturkan, selama ini sistem peradilan penanganan tindak pidana terorisme selalu terpusat. Padahal, kata dia tidak ada pasal yang mengatur untuk hal ini, misalnya jika ada penangkapan teroris di Medan atau Makassar dibawa ke Jakarta.
Menurutnya, jika ingin dibawa ke Jakarta, sidangnya harus tetap dikembalikan ke masing-masing tempat. Tujuannya, agar tidak terjadi ruang sunyi persidangan. "Ruang persidangan terorisme itu saya katakan adalah ruang sunyi persidangan," ucapnya.
Ruang sidang yang sunyi dinilai justru menjadikannya jauh dari keterbukaan dalam persidangan. Dia mencontohkan, di Amerika Serikat kasus tindak pidana terorisme dianggap sebagai perang sehingga tidak mau dibawa ke meja peradilan sipil.
Alasan kenapa tindak pidana terorisme sulit dicegah, kata dia karena pengawasan dari DPR dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih lemah, termasuk pula kegagalan program deradikalisasi. Kemudian, program deradikalisasi juga dinilai perlu dievaluasi secara mendasar karena sasaran-sasaran yang akan dideradikalisasi tersebut atau programnya tidak optimal untuk dikembangkan.