Dia mengatakan, negara mempertontonkan keberpihakan kepada investor melalui penggusuran paksa itu.
Oleh karena itu, kata dia, LHKP dan MHH PP Muhammadiyah menyatakan sikap meminta presiden dan Menko Perkonomian untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN.
Mereka juga meminta Kapolri dan Kapolda Kepri segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik.
"Ketiga, mendesak pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak-hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang selama ini mereka tempati serta mengedepankan perspektif HAM, mendayagunakan dialog dengan cara-cara damai yang mengutakaman kelestarian lingkungan dan keadilan antar generasi," ujar Ridho.