MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang dapat menimbulkan ketergantungan. Zat tersebut juga dinilai berisiko mengganggu fungsi sistem saraf serta berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh.
Selain menetapkan hukum penggunaan, MUI memasukkan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram. Larangan serupa berlaku terhadap seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik sebagaimana tercantum dalam poin kedua dan ketiga fatwa tersebut.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Niam mengutip poin kedua dan ketiga ketentuan hukum fatwa tersebut.
Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Prof Niam berharap masyarakat, terutama kalangan anak muda dan pelaku usaha, dapat memahami serta menjalankan ketentuan tersebut.
Langkah ini diharapkan mampu melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya.
1. Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
3. Pemerintah segera melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape terkoordinasi dan terkonsolidasi.
4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
7. Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. Kepolisian Negara RI dan BNN menutup segala celah peredaran narkoba, salah satunya melalui vape, serta melakukan penindakan tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape.
9. Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik, bahaya kesehatan, dan penyalahgunaannya.
11. Masyarakat menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
12. Seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.