Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Mereka di antaranya Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan perkara tersebut, Polri telah menetapkan keempatnya sebagai tersangka. Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada periode 2025-2026 dan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Sebelumnya, Polri telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Dalam sidang tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, dia mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi menjadi tahapan berikutnya dalam penanganan pelanggaran etik yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam proses pidananya, para tersangka dijerat sejumlah pasal, yakni Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Perkara ini menjadi sorotan karena dugaan penyadapan tidak hanya menyangkut Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat dan elemen masyarakat. Hasil sidang etik Eko Hadi kini dinantikan untuk mengetahui sanksi yang akan dijatuhkan terhadap perwira tinggi Polri tersebut.