JAKARTA, iNews.id - Nasional Corruption Watch (NCW) menilai Pemerintah harus menahan diri terkait realisasi proyek Rempang Eco-City hingga Pemilu 2024 usai. NCW meminta Pemerintah tidak memaksakan proyek itu berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Ketua Umum Nasional Corruption Watch Hanifa Sutrisna menilai proyek Rempang Eco-City perlu ditunda kegiatan relokasi dan penggusuran tanah rakyat di Pulau Rempang, setidaknya hingga rampungnya Pemilihan Umum pada Februari 2024 mendatang.
Hanifa Sutrisna menilai proyek tersebut berpotensi memantik konflik sosial serius bagi stabilitas keamanan dalam negeri.
“Tidak perlu dipaksakan sehingga rakyat jadi bergejolak, jadi lebih besar lagi, lebih ekstrem lagi bisa memicu perlawanan rakyat dan bisa ditiru oleh daerah lain. Dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing yang ingin tidak kondusifnya situasi menjelang pemilu 2024,” kata Ketum NWC dalam konferensi pers di Sekretariat DPP NCW, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Hanifa Sutrisna juga menyoroti berbagai potensi korupsi yang dapat terjadi dari proyek Rempang Eco-City, dari kesepakatan investasi hingga pembebasan lahan milik warga.