Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa sebagian besar proses ekspor berjalan tanpa adanya dokumentasi resmi.
"Anda dicuri? Istilahnya bukan lagi under-invoicing. Nothing invoicing. Nggak ada kertas. Yang punya cuma mereka," tuturnya.
Ichsanuddin juga menyoroti kurangnya kontrol negara di kawasan industri tersebut. Ia menyebut bahwa bupati hingga gubernur tidak memiliki akses masuk ke area IMIP.
Pihak IMIP menggunakan alasan bahwa kawasan tersebut merupakan "alat vital negara" untuk menjaga sifat eksklusif dan tertutup, padahal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pejabat vital negara seperti gubernur dan bupati.
"Bukan hanya bupati yang nggak bisa masuk. Gubernur juga DPR, gubernur nggak bisa masuk. Terbuka aja kalau gitu. Jadi, kalau kita ngontrol disitu karena... Tadi mereka punya alasan sebagai kalau pakai bahasa mereka, mereka bilang alat vital negara," pungkas Ichsanuddin.
Dia menegaskan, karena IMIP adalah salah satu smelter terbesar di dunia, masalah data bea cukai dan ekspor nikel ini telah menjadi "pertarungan internasional".