JAKARTA, iNews.id – Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta pemerintah tak gegabah menerapkan kebijakan pola hidup normal baru (new normal) di tengah pandemi virus corona (Covid-19) yang direncanakan mulai 1 Juni 2020. Pemerintah juga diminta tak hanya menekankan satu sektor saja seperti upaya ketahanan ekonomi, melainkan juga memikirkan dampaknya di bidang pendidikan, khususnya pada pondok pesantren (ponpes).
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, lembaga pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan akan banyak terdampak saat new normal diberlakukan. Menurut dia, dengan new normal maka pendidikan di pesantren kembali berlangsung seperti sedia kala. Di sisi lain, saat ini untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan pesantren sangat sulit.
Hal itu, menurut dia, karena keterbatasan infrastruktur di pesantren, seperti tempat wudhu yang umumnya masih berupa bak terbuka atau belum berupa pancuran. Kamar pesantren umumnya juga dihuni santri dengan jumlah besar sehingga sulit untuk penerapan physical distancing.
"Untuk itu, saya ajak seluruh kader Ansor dan kader NU untuk mendesak pemerintah agar bukan hanya pengusaha yang diperhatikan, tetapi juga pesantren," ujar Gus Yaqut, sapaan akrabnya kepada kader Ansor se-dunia dalam Halalbihalal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang digelar secara virtual, Senin (25/5/2020) malam.
Hadir dalam acara bertajuk "Halalbihalal di Era Pandemi: Menyegarkan Tradisi dan Solidaritas Kemanusiaan" tersebut selain ketua umum, Sekjen GP Ansor, jajaran pimpinan pusat, para pengurus wilayah, cabang, anak cabang, ranting, termasuk kader Ansor di luar negeri, yakni Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Mesir, Jepang, Belanda, dan Hong Kong.