Prof. Didik J. Rachbini
Rektor Universitas Paramadina
SAYA sebagai ekonom ingin memberi kontribusi (semoga bermakna) terhadap praktik kriminalisasi hukum dan kasus Tom Lembong. Bagaimana pengaruh hukum yang buruk terhadap ekonomi Indonesia? Hukum yang lemah, tidak adil, tidak konsisten, atau mudah diintervensi kekuasaan serta dipolitisasi dapat memberikan dampak negatif serius terhadap perekonomian nasional. Hukum adalah faktor kepastian dan ketidakpastian dalam ekonomi, khususnya investasi.
Beberapa argumen dan penjelasannya sangat gamblang, yakni menurunnya kepercayaan investor. Negara dengan kepastian hukum yang labil dan buruk rupa akan dihindari oleh investor. Kalangan bisnis dan semua investor, baik domestik maupun asing, pasti sangat memerlukan kepastian hukum.
Jika sistem hukum tidak bisa menjamin kontrak, menyelesaikan sengketa dengan adil, atau bebas dari intervensi politik, maka investor enggan menanamkan modal karena akan menghadapi risiko berat, kerugian, bahkan kebangkrutan.
Hukum yang buruk akan menyebabkan biaya transaksi meningkat, menjadi mahal, dan berdampak pada naiknya biaya investasi yang pada akhirnya tidak efisien. Biaya transaksi adalah biang kerok atau bahkan setan buruk, dalam ekonomi dan dunia bisnis, yang sering muncul dari sistem hukum yang bobrok.
Hukum yang tidak efisien dan tidak dapat diandalkan dalam menjamin kepastian usaha akan menambah beban dunia usaha dan ekonomi nasional. Prosedur hukum yang berbelit, panjang, dan tidak jelas sangat besar pengaruhnya terhadap ekonomi. Mekanisme penyelesaian hukum dan sengketa menjadi mahal.