Dalam sistem hukum yang buruk, efisiensi ekonomi menurun dan bahkan rusak sama sekali. Contoh ekstrem adalah negara-negara dengan sistem hukum yang lemah, yang cenderung jatuh ke dalam jebakan negara gagal (failed state) atau menjadi negara predatoris, di mana ekonomi hanya dijadikan alat pengisapan oleh elite kekuasaan.
Praktik kriminalisasi hukum karena intervensi politik terjadi di semua rezim, tetapi sangat vulgar pada masa Jokowi. Kasus Tom Lembong menunjukkan indikasi kuat adanya intervensi kekuasaan terhadap hukum, warisan dari era Jokowi. Tidak ada lagi motto yang suci dalam dunia hukum: "Lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menghukum orang yang benar."
Prinsip ini adalah bentuk keadilan paling mendasar dalam sistem hukum, tetapi kini dibuang ke tong sampah oleh para pemimpin yang justru lahir dari proses demokrasi.
Yang terjadi saat ini, seperti dalam kasus Tom Lembong, adalah ketika seseorang menjadi lawan politik, maka kesalahannya dicari-cari, seperti yang terjadi dalam pilpres yang lalu. Politik kemudian menjadi anasir jahat dalam demokrasi.
*Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis