Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu juga meminta pemerintah dan PTN untuk menjunjung tinggi transparansi dan objektivitas di dunia akademis. Sehingga, kata Dede tidak terjadi lagi kasus suap di lingkungan kampus.
“Tak hanya di dalam penerimaan mahasiswa baru namun juga dalam proses kelulusan, memperoleh gelar akademik, maupun dalam kenaikan pangkat di lingkungan PTN. Jangan sampai dunia akademis tercoreng karena adanya segelintir orang yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya sehingga melakukan cara-cara yang tidak transparan, cara-cara curang,” kata Dede.
Komisi X DPR pun mendorong pemerintah secepat mungkin menyelesaikan persoalan sebagai dampak kasus hukum yang melibatkan pejabat di Unila, termasuk kekosongan kepemimpinan di kampus tersebut agar kegiatan di kampus tidak terkendala dan tetap bisa berjalan dengan baik. Selain itu, menurut Dede, pemerintah mesti duduk bersama dengan seluruh PTN agar tak ada lagi kejadian serupa di kampus lainnya.
“Patut diingat bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, baik melalui jalur mandiri atau pun reguler. Jangan sampai perilaku koruptif pejabat kampus merampas hak-hak warga negara atas pendidikan,” kata Dede.