JAKARTA, iNews.id - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat pilkada bersifat final dan mengikat. Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menjalankan putusan MK maka terjadi pembangkangan konstitusi.
"Kalau sampai disimpangi maka telah terjadi pembangkangan konstitusi dan bila terus dibiarkan berlanjut maka Pilkada 2024 adalah inkonstitusional dan tidak legitimate untuk diselenggarakan," ujar Bivitri saat dikonfirmasi, Rabu (21/8/2024).
Dia menjelaskan, MK lembaga penafsir konstitusi yang memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945. Maka pemerintah, DPR dan seluruh elemen bangsa diharuskan menghormati dan tunduk kepada putusan MK.
"Putusan MK tidak bisa dibenturkan dengan putusan MA. Putusan MK adalah pengujian konstitusionalitas norma UU terhadap UUD. Sehingga putusan MK harus dipedomani oleh semua pihak, tidak terkecuali DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung," katanya.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mengabulkan gugatan mengenai aturan pada Undang-undang Pilkada yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Penurunan ambang batas partai dalam mencalonkan kepala daerah diputuskan MK melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.
Pada aturan baru ini, MK mengubah aturan pada Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur ambang batas perolehan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah Pileg DPRD di daerah terkait.
Dengan putusan MK, ambang batas pengajuan paslon yang akan berkontestasi dalam Pilkada serentak berubah dari 20 persen menjadi mulai dari 6,5 persen sampai paling tinggi 10 persen yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.