JAKARTA, iNews.id - Wilayah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Baru dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi ibu kota baru pengganti Jakarta. Pengumuman pemindahan ibu kota itu disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin, 26 Agustus 2019.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai pemindahan ibu kota ke Kaltim masih sekadar wacana. Menurut dia, pengumuman pemindahan ibu kota tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak disertai penyerahan aturan terkait ke DPR.
"Nah, artinya saya memandang pengumuman Pak Jokowi kemarin baru hanya sekadar wacana, belum ada kekuatan hukum, belum legal," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Anggota Komisi II DPR, yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah itu mengatakan, seharusnya sebelum mengumumkan pemindahan ibu kota, pemerintah menyerahkan terlebih dahulu rancangan undang-undang (RUU).
"Nah, sampai sekarang RUU itu kan belum pernah dibahas, di daerah mana, luasannya berapa, lahan siapa yang dipakai, bangunan atau aset yang ada di Jakarta bagaimana," kata Yandri.
Dia juga meminta pemerintah berpikir kritis terhadap status Kota Jakarta yang nantinya akan ditinggalkan. Menurut dia, Undang-Undang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara harus dicabut terlebih dahulu.
"Memindahkan atau memekarkan kota saja perlu undang-undang. Oleh karena itu, menurut saya ini cacat prosedur. Seharusnya, pemerintah mengajukan dulu RUU pemindahan ibu kota. Artinya pemerintah boleh memindahkan ibu kota tapi dengan syarat itu regulasinya mesti dipenuhi," tutur Yandri.