Anggota KIP, Samrotunnajah Ismail mengungkap hal senada. Menurut Samrotunnajah, UGM seharusnya bisa melakukan uji melibatkan pihak eksternal tanpa memperlihatkan langsung KHS tersebut. Dengan demikian, uji yang dilakukan akan bisa menilai mana informasi yang bisa ditutup atau dibuka ke publik.
"Tidak harus dokumennya (diperlihatkan), tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja (yang tertera) tanpa memperlihatkan," kata Samrotunnajah.
Samrotunnajah pun menilai UGM tidak independen memandang permohonan informasi ini. Dia kemudian mencecar kembali UGM yang justru tidak menyampaikan keberatan uji konsekuensi dengan melibatkan pihak eksternal pada sidang sebelumnya.
"Jadi tidak usah berdiskusi dalam arti yang di sini saja Bapak memperlihatkan bahwa tidak independen ya kan, untuk melihat suatu persoalan," katanya.