Kendati demikian, dia mengakui masih ada masalah dalam pembagian bansos terutama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya, menurutnya, pemerintah telah membuat jaring pengaman sosial secara berlapis.
Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang diberikan reguler, baik ada Covid-19 ataupun tidak. Kemudian, selama pandemi juga diberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
"Kalau dirasa belum cukup, untuk kota ada dana dari pemda yaitu refocusing untuk mereka yang belum dicover oleh BST. Kalau belum cukup juga masing-masing pemda diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bansos, ditambah sekarang ada tambahan bantuan dari TNI/Polri," tuturnya.