JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) sekaligus advokat kondang, Yusril Ihza Mahendra menggugat AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA). Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mendukung langkah Yusril itu.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan menilai istilah demokratisasi partai politik seperti dikemukakan oleh Fahri Hamzah tidak bisa dimulai dengan proses pembegalan partai. Menurutnya, proses pembegalan partai oleh Moeldoko dan upaya hukum yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra tidak bisa dilepaskan konteksnya.
"Sehingga agenda demokratisasi yang dikemukakan oleh Fahri Hamzah dapat dimaknai sebagai upaya penguatan terhadap agenda Moeldoko membegal partai. Sehingga kami menolaknya dengan keras," kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho di Jakarta, Senin (27/9/2021).
Irwan menjelaskan, beda halnya apabila demokratisasi parpol yang dimaksud oleh Fahri Hamzah bertitik tolak dari kesadarannya sejak awal membangun partai modern dan demokratis. Fahri Hamzah baru sadar itu semuanya setelah dia terdepak dari PKS dan keluar dari zona nyaman yang dikritiknya sekarang.
"Padahal apa yang dialaminya tidak relevan dengan peristiwa Partai Demokrat. Itu urusan dia dengan partai lamanya," tutur legislator asal Kalimantan Timur ini.
Anggota Komisi V DPR ini meminta agar Fahri Hamzah tidak usah membangun narasi demokratisasi dan keinginan mendapatkan perhatian publik serta kekuasaan dengan menunggangi kemelut yang dihadapi oleh Partai Demokrat. Justru demokratisasi parpol harus dimulai dari penguatan parpol dari kerentanan atas intervensi kekuasaan. Karena, tidak ada parpol demokratis kalau mudah diintervensi.