Partai Perindo menekankan dalam setiap pelaksanaan skrining, harus dijaga kerahasiaan hasil pemeriksaan dan martabat anak-anak. Pemerintah harus mencegah munculnya stigma atas kondisi kesehatan yang ditemukan di sekolah.
“Setiap anak berhak diperiksa dengan cara yang manusiawi. Jangan sampai pemeriksaan menjadi sumber malu atau tekanan baru bagi siswa,” imbuhnya.
Meski program ini digadang-gadang sebagai program nasional, Sri Gusni mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak pada pencapaian angka. Pemeriksaan yang merata dan berkualitas harus menjangkau seluruh pelosok Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“CKG ini adalah salah satu upaya untuk pemerataan layanan kesehatan, jadi harus diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau di wilayah 3T, prioritasnya itu ,” tegas Sri Gusni.
Keberhasilan program CKG di sekolah sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang kuat. Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, keterlibatan aktif Kemendikdasmen, Mensos, Mendagri, Komdigi, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan tenaga kesehatan perlu dioptimalkan. Sekolah bukan hanya lokasi pemeriksaan, tetapi juga berperan dalam edukasi, tindak lanjut hasil, dan penguatan upaya promotif-preventif.
Partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan efektivitas anggaran. Alokasi dana harus difokuskan pada alat kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta sistem tindak lanjut, bukan hanya pada kegiatan seremonial.