JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Bidang Sosial dan Kebencanaan Partai Perindo Sri Gusni Febriasari meminta pemerintah memperjelas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP yang mencakup beberapa program kesehatan, termasuk kesehatan sistem reproduksi itu justru menuai kontroversi.
Salah satu pasal yang menuai kontroversi yakni Pasal 103 mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Pada ayat (4) butir e, disebutkan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.
"Pemerintah perlu memperjelas aturan operasional turunannya terkait penyediaan alat kontrasepsi yang dimaksud dalam pasal 103 ayat 4 tersebut," ujar Sri Gusni kepada iNews.id, Rabu (7/8/2024).
Juru Bicara (Jubir) Muda Perindo itu menegaskan perlu disebutkan pelayanan kontrasepsi tidak berlaku untuk semua remaja, melainkan khusus bagi mereka yang sudah menikah dengan kondisi tertentu untuk menunda kehamilannya.
"Usia sekolah dan remaja tidak perlu kontrasepsi. Usia tersebut harus abstinensi atau tidak melakukan kegiatan seksual," kata Sri Gusni.
Dia menyatakan penyediaan alat kontrasepsi harus dilihat sebagai suatu kesatuan utuh dari pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja. Program itu harus diikuti oleh konseling yang mengedepankan privasi dan dilakukan oleh tenaga medis atau kesehatan dan konselor yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.