“Yang harus dikejar bukan UMKM yang benar-benar kecil, tetapi praktik penyalahgunaan fasilitas UMKM oleh usaha yang sebenarnya sudah besar. Di sinilah pengawasan dan administrasi perpajakan harus bekerja,” tegas Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jayabaya ini.
Tama berharap evaluasi batas omzet Rp500 juta dapat menjadi momentum untuk membangun kebijakan perpajakan UMKM yang mampu menyeimbangkan keadilan bagi wajib pajak, kepastian hukum, perlindungan UMKM, serta kepentingan penerimaan negara.
“Ukuran keberhasilan kebijakan pajak UMKM jangan hanya berapa rupiah pajak yang masuk tahun ini. Ukur juga berapa banyak UMKM yang bertahan, berapa banyak yang naik kelas, berapa banyak tenaga kerja yang tercipta, dan seberapa kuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional,” pungkasnya.