Dia menjelaskan dalam banyak kasus, efektivitas perlindungan korban justru ditentukan oleh hal-hal yang tampak teknis apakah petugas layanan di puskesmas paham prosedur penanganan korban, apakah ada mekanisme rujukan yang jelas ke shelter atau layanan hukum, serta apakah koordinasi antarsektor berjalan secara fungsional.
“Kadang kita terlalu fokus pada gagasan besar, tapi lupa bahwa satu petugas desa yang dilatih menangani korban dengan empati bisa lebih berdampak daripada banyak seminar. Karena itu, Partai Perindo mendorong penguatan kapasitas lokal sebagai bagian dari strategi perlindungan,” tambah Firda.
Firda menegaskan bahwa keberpihakan Partai Perindo dalam isu ini bersifat struktural dan bukan sekadar simbolik.
“Kami ingin memastikan bahwa keberadaan kader partai di berbagai level pemerintahan benar-benar bisa memperkuat perlindungan korban. Bukan lewat jargon, tapi lewat keputusan anggaran, program nyata, dan keberlanjutan pelayanan,” tutupnya.