JAKARTA, iNews.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bertemu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pertemuan yang digelar di PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (31/10/2018) malam itu menghasilkan empat poin pernyataan sikap bersama.
Poin pertama, kedua ormas Islam itu berkomitmen menegakkan kesatuan dan kadaulatan Indonesia berdasarkan asas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami. Bersamaan dengan itu, menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana damai, persaudaraan dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa.
Poin kedua, mendukung sistem dan proses demokrasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profeslonal, konstitusional, adil, jujur, dan berkeadaban.
"Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur lndonesia," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Helmy Faishal Zaini di PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (31/10/2018) malam.
Pada kesempatan yang sama Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menambahkan, poin ketiga, PBNU dan Muhammadiyah sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang konstruktif demi mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, okonomi, kebudayaan, dan bidang bidang strategis lainnya.